bumidipasenasejahtera.smart-tuba.id || Dalam rangka mengoptimalkan pemahaman tentang Kepemimpinan, tugas, pokok dan fungsi Kepala Desa Terpilih Diawal Masa Jabatan, maka Balai Pemerintahan Desa di Lampung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan SOTK Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa Terpilih Diawal Masa Jabatan Angkatan. VI  (enam) Provinsi Lampung  dan Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d  22 September 2023 bertempat di Balai Pemerintahan Desa di Lampung.

Ada 8 (delapan) Kabupaten dari 2 (dua)  Provinsi dan yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Angkatan Vi (enam) ini, dari Provinsi Lampung 5 (lima) Kabupaten) yakni Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur) dari Provinsi Sumatera Selatan 3 tiga) Kabupaten (Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Pali).

Dan untuk Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung/Kelurahan (DPMK/K) yang menjadi peserta kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yakni, Agus Gunawan Kepala Kampung Karya Murni Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kurniadi Kepala Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan Agus Hidayat Kepala Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan.

Kepala Kampung Bumi Dipasena Sejahtera (Kurniadi) sebagai salah satu peserta dari Kabupaten Tulang Bawang, saat dihubungi via telephon, menyampaikan ucapan terima kasihnya  kepada Drektorat Jjenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa.

“Saya sebagai Kepala Kampung sangat berterima kasih dan sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari peserta kegiatan Pelatihan ini, banyak hal yang saya dapat dari Pelatihan Kepemimpinan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, saya jadi sangat memahami alur, tugas pokok dan fungsi baik Lembaga yang ada di Pemerintahan Kampung, maupun tupoksi aparatur Kampung”

Disisi lain Kurniadi juga menyampaikan harapannya, agar kegiatan seperti ini terus berlanjut, mengingat masih banyak hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh Pemerintahan Kampung, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan ditingkat Kampung  agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa telah merubah paradigma pembangunan desa. Desa saat ini sebagai subjek utama pembangunan, jika paradigma lama menempatkan desa sebagai objek pembangunan, maka paradigma baru menempatkan desa sebagai subjek pembangunan partisipatif , yakni

Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas Rekognisi dan Subsidiaritas. Dimana terdapat pengakuan terhadap keberadaan (eksistensi) desa, dan penggunaan kewenangan skala lokal.

Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak hanya sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri (Self Governing Community) dan Pemerintahan Lokal (Local Self Goverment).

Semoga apa yang menjadi  tujuan diselenggarannya pelatihan ini yaitu membentuk sosok perangkat desa yang profesional dapat terwujud di Pemerintahan Kampung seluruh Indonesia.

(one_tea)